Puluhan Negara di PBB Minta China Selesaikan Masalah Penyiksaan Muslim Uighur

Reporter

Editor

Rabu, 15 Juni 2022 12:13 WIB

Markas Dewan Hak Asasi Manusia di PBB di Jenewa, Swiss 20 Juni 2018.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan negara menyuarakan keprihatinan tentang dugaan pelanggaran terhadap warga Muslim Uighur di Xinjiang, China. Mereka juga menuntut agar kepala Hak Asasi PBB menerbitkan laporan yang telah lama tertunda tentang situasi di sana.

Duta Besar Belanda untuk PBB di Jenewa, Paul Bekkers, membawa isu ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa, 14 Juni 2022.

Menyampaikan pernyataan bersama atas nama 47 negara, Bekkers menunjuk sejumlah “laporan kredibel” yang mengindikasikan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang.

“Ada laporan tentang pengawasan luas yang sedang berlangsung, diskriminasi terhadap warga Muslim Uighur dan orang lain yang termasuk minoritas,” katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 15 Juni 2022.

Pernyataan bersama itu juga menyuarakan keprihatinan tentang laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat oleh pihak berwenang. Seperti sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua.

Bekkers menegaskan bahwa pihaknya meminta kembali China untuk segera mengatasi masalah ini. Negara-negara tersebut menuntut Beijing mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan minoritas lain.

Kelompok itu juga meminta Beijing untuk memberikan para penyelidik dan pakar PBB akses penting dan tidak terbatas demi mengamati situasi di lapangan di Xinjiang secara independen.

Setelah berbulan-bulan menuntut akses tanpa batas ke Xinjiang, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akhirnya bisa mengunjungi China pada bulan lalu. Kunjungan itu jadi yang pertama oleh seorang kepala hak asasi PBB ke China dalam 17 tahun.

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, dia menghadapi kritik keras karena tidak lantang bicara dugaan pelanggaran China sebelum dan selama perjalanan. Spekulasi bertebaran yang menyebut bahwa dia diyakini sangat dikendalikan oleh otoritas China.

Bachelet mendapat tekanan besar untuk merilis laporannya yang telah lama tertunda tentang Xinjiang. Para diplomat menilai laporan itu telah siap selama berbulan-bulan.

Bachelet, yang mengumumkan pada Senin bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, telah berjanji untuk menerbitkan laporan itu sebelum dia mundur pada 31 Agustus.

Berita Selanjutnya

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri upacara minum teh di taman Zhongnanhai Beijing, Cina 16 Mei 2024. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Ajudan Klaim Pembicaraan Vladimir Putin dan Xi Jinping Sangat Sukses

10 menit lalu

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Video Pilihan

PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

17 jam lalu

Pengesahan Resolusi PBB mengenai Penanganan Anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris yang diajukan Indonesia pada Pertemuan ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (CCPCJ) yang berlangsung pada 13-17 Mei 2024, di Wina, Austria. sumber: dokumen KBRI Wina

PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

PBB melalui UNODC mengesahkan resolusi yang diajukan Indonesia mengenai penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris.

OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

20 jam lalu

Anak-anak bermain dengan senjata anti-serangan pesawat udara di Leer town, Sudan Selatan (8/5). Pemandangan memilukan seperti mayat-mayat di sumur, rumah-rumah dibakar, dan balita yang kelaparan terlihat di kawasan Leer ini. (AP Photo/Josphat Kasire)

OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

Dari total sumbangan dana USD2.7 miliar (Rp43 triliun) yang dibutuhkan, baru 12 persen yang diterima OCHA untuk mengatasi kelaparan di Sudan.

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

1 hari lalu

Seorang petugas polisi menggunakan anjing pelacak untuk memeriksa kapal kargo yang memuat bantuan kemanusiaan ke Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di pelabuhan Larnaca, Siprus, 16 Maret 2024. REUTERS

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

1 hari lalu

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

Mulai dari Indonesia hingga Afrika Selatan, berikut ini adalah negara yang mendukung Palestina melawan agresi Israel

Mengenang Banjir Yangtze 1931, Banjir Bandang di China yang Menewaskan 3,6 Juta Jiwa

3 hari lalu

Warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, 14 Mei 2024. Warga sudah mulai membersihkan puing-puing, material lumpur dan tumpukan kayu yang memasuki rumahnya, dan hingga saat ini korban meninggal meninggal akibat banjir yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 di Sumatra Barat itu sudah mencapai angka 47 orang. TEMPO/Fachri Hamzah.

Mengenang Banjir Yangtze 1931, Banjir Bandang di China yang Menewaskan 3,6 Juta Jiwa

Banjir bandang di Sungai Yangtze pada 1931 merupakan salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah China, bahkan di dunia.

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

3 hari lalu

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama

PBB Rilis Data Korban di Gaza, Apakah Berbeda dari Data Hamas?

4 hari lalu